Pentingnya Data Akurat dalam Kebijakan Pendidikan
Dadang A. Sapardan
(Pemerhati Pendidikan)
Sudah menjadi kebiasaan, pagi hari menjelang atau setelahi jam kantor sering ngobrol di Bale Sawala Kecamatan Cikalongwetan yang menjadi tempat ngobrol atau diskusi. Banyak tema obrolan yang menjadi bahan bahasan, dari mulai bahan joke sampai bahan yang sedikit serius. Peserta ngobrol tersebut tidak saja karyawan kecamatan, tetapi kadang masyarakat yang sempat datang pun bisa ikut nimbrung. Dari obrolan tersebut tidak jarang lahir ide terkait dinamika di kewilayahan, seperti yang terjadi saat ngobrol dengan beberapa orang guru yang datang ke kantor kecamatan. Kenyataan yang terjadi saat ini adalah up-dating data yang kurang mendapat sentuhan dari berbagai pihak, terutama dari pengelola satuan pendidikan. Padahal, up-dating data menjadi kebutuhan mendasar untuk dijadikan pijakan dalam merealisasikan berbagai program pendidikan.
Data adalah sebuah rekaman dari fakta, konsep, atau instruksi yang harus diproses untuk menjadi sebuah informasi yang dapat dipahami para pembaca data. Data harus menjadi informasi yang merepresentasikan fakta yang sebenarnya. Dengan keberadaan data, setiap pembaca data dapat menemukan informasi tersurat tentang fenomena nyata yang terjadi.
Dalam beberapa tahun belakangan, data menjadi entitas yang sangat penting dimiliki oleh pihak-pihak tertentu. Data menjadi fondasi yang mendasari berbagai intervensi kebijakan pada setiap level penentu kebijakan pendidikan. Data menjadi bagian terpenting bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta. Dengan kepemilikan data, setiap pemangku kepentingan dapat menerapkan kebijakan tertentu untuk melakukan intervensi, sehingga permasalahan yang tergambar dalam data dapat segera disikapi dan diantisipasi.
Dalam kapasitas sebagai fondasi setiap kebijakan yang diterapkan, keberadaan data menjadi sangatlah penting karena sebagai dasar berpijak setiap pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan kebijakan. Tanpa didukung data yang akurat, kebijakan yang menjadi sebuah kesia-siaan karena tidak akan mengarah pada tujuan yang dipancangkan. Kondisi demikian akan mengakibatkan penerapan intervensi mengalami pembiasan sehingga melenceng dari tujuan yang dipancangkan.
Persoalan data sering menjadi polemik yang tidak jelas ujung pangkalnya karena terjadinya perbedaan data dari satu sumber dengan sumber lainnya. Berbagai sumber pemberi data (produsen data) selalu bersikukuh dengan argumentasi mereka masing-masing bahwa data yang dirillisnya merupakan data akurat dan valid berdasarkan hasil pendataan terhadap objek data.
Keberadaan data yang berbeda dari berbagai sumber data tersebut, selalu melahirkan kegamangan dari para pengguna data, sehingga harus menambah tugas baru bagi para pengguna data untuk melakukan pertimbangan matang tentang data mana yang harus dipilih. Masih mending kalau data yang akan dijadikan dasarnya adalah data sederhana dengan cakupan sempit, sehingga para pengguna data dapat melakukan verifikasi dan validasi data dengan mengecek langsung pada objek data. Permasalahan dialami ketika data yang dibutuhkan adalah data kompleks dengan cakupan yang luas.
Persoalan data memang menjadi permasalahan yang terus bergulir dan harus dihadapi oleh berbagai pihak, terutama para penggunanya. Kegamangan terjadi karena data yang dipilih merupakan dasar untuk melakukan intervensi program. Kusutnya permasalahan data sampai saat ini belum tuntas dengan dilatarbelakangi berbagai alasan.
Mengacu pada adanya perbedaan data, jalan pintas yang digunakan sebagai dasar intervensi kebijakan adalah memilih salah satu dari beberapa sumber data yang dianggap paling baik dan paling akurat. Bila cakupannya relatif sempit, dengan ditopang keberadaan anggaran dan sumber daya yang ada, pengguna data dimungkinkan melakukan verifikasi dan validasi atas data dasar yang dimilikinya. Dengan verifikasi dan validitasi tersebut dimungkinkan dapat memperoleh data yang lebih akurat. Pilihan tersebut merupakan langkah dalam menyikapi akurasi data yang akan digunakan sebagai basis data intervensi kebijakan.
Dalam tata kelola pendidikan, kepemilikan data yang akurat menjadi sebuah keharusan guna mengindarkan diri dari terjadinya pembiasan program kebijakan. Hal itu perlu dilakukan, sehingga program yang diterapkan tertuju pada sasaran yang tepat dan akurat.
Permasalahan yang sering mendera pemangku kebijakan, terkait pengelolaan data dinamis satuan pendidikan. Pengelolaan data ini cukup menguras energi para operator satuan pendidikan karena terkait dengan perubahan data dalam hitungan hari. Data yang menyajikan dinamika murid, kondisi sosial-ekonomi murid, data perubahan pendidik dan tenaga kependidikan, data kondisi sarana dan prasarana pendidikan, serta berbagai data dinamis lainnya merupakan sajian data yang harus di-update setiap waktu. Untuk melakukan updating data ini bukanlah pekerjaan yang mudah, berbagai ekosistem satuan pendidikan harus terlibat secara aktif sehingga data yang terinventarisasi benar-benar valid dan akuntabel.
Pada level pendidikan, data yang menjadi acuan pemangku kebijakan adalah Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dan EMIS (Education Management Information System). Dapodik merupakan aplikasi sistem pendataan sekala nasional yang dikelola Kemendikdasmen, sedangkan EMIS dikekola Kemenag. Kedua aplikasi dimaksud mengintegrasikan data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.
Untuk menampilkan data akurat tentang kondisi nyata satuan pendidikan para operator satuan pendidikan yang mengelola Dapodik pada Kemendikdasmen dan EMIS pada Kemenag harus mendapat dukungan optimal dari seluruh ekosistem pendidikan. Para operator tidak mungkin untuk mengelola data mulai dari hulu sampai hilir karena keterbatasan kompetensi yang mereka miliki. Suport dalam bentuk informasi harus diberikan kepada mereka untuk di-input-kan pada aplikasi Dapodik atau EMIS.
Alhasil, keberadaan data yang akurat dan akuntabel tentang satuan pendidikan menjadi kebutuhan fundamental. Hal itu dimungkinkan karena data yang tersaji pada aplikasi Dapodik dan EMIS menjadi data utama yang dijadikan dasar penerapan program oleh para pemangku kebijakan pendidikan. Untuk menampilkan data akurat harus ditopang oleh seluruh ekosistem pendidikan dengan operator satuan pendidikan sebagai muaranya. Operator satuan pendidikan tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri dari hulu sampai hilir.****DasARSS.