Pemeranan Patriot Desa pada Program Jawa Barat Istimewa
Dadang A. Sapardan
(Camat Cikalongwetan, Kab. Bandung Barat)
Pada satu waktu mendapat undangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghadiri Rapat Koordinasi Gawe Rancage Lurah jeung Kades di Gedung Pusdai Bandung. Pada kegiatan tersebut Gubernur Jawa Barat menyampaikan tentang berbagai program prioritas yang akan diimplementasikan pada masa kepemimpinannya. Sejumlah program yang akan dilaksanakannya dikemas dalam program Jawa Barat Istimewa. Program tersebut mengarah pada pelibatan desa dan kelurahan secara aktif di bawah arahan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah provinsi. Pada kesempatan itu dilakukan pula deklarasi Jawa Barat Istimewa yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat, para Menteri yang berkesempatan hadir, serta para bupati dan walikota se-Jawa Barat. Arah dari deklarasi itu adalah kesepakatan dari seluruh penandatangan untuk menyukseskan program Jawa Barat Istimewa yang ditengarai mengarah pada perbaikan kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi.
Rapat Koordinasi Gawe Rancage Lurah jeung Kades yang diselenggarakan Pemprov Jawa Barat mendeklarasikan program Jawa Barat Istimewa. Program dimaksud harus diimplementasikan oleh pemerintahan desa/kelurahan dengan di bawah arahan pemerintah kabupaten/kota. Pemeranan pemerintahan desa/kelurahan dalam merealisasikan program tersebut sangat dipahami karena desa/kelurahan menjadi struktur paling bawah dari level pemerintahan sehingga bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Keberhasilan implementasi program pada level desa/kelurahan dipastikan akan menjadi agregat keberhasilan level lebih tinggi. Keberhasilan pada level pemerintah desa/kelurahan dipandang akan berimbas pada keberhasilan pemerintah kabupaten/kota sebagai akumulasinya. Demikian pula keberhasilan level pemerintah kabupaten/kota akan menopang keberhasilan pemerintah provinsi dan seterusnya.
Beranjak dari rapat koordinasi tersebut, sejumlah program harus mendapat perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan, terutama pemerintah desa/kelurahan. Program yang dicanangkan merupakan kegiatan mendasar yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat. Perhatian serius terhadap implementasi program sangat diperlukan dalam upaya mendorong keberlangsungannya sehingga mengarah pada tujuan yang dipancangkan.
Program Jawa Barat Istimewa merupakan inovasi yang diharapkan diimplementasikan melalui keterbangunan sinergitas serta gotong royong untuk mewujudkan lima target. Pertama, kelurahan dan desa yang tidak ada kematian ibu, kematian bayi dan kematian ibu melahirkan, serta zero new stunting (tidak ada stunting baru). Kedua, kelurahan dan desa yang bebas dari kemiskinan ekstrim, serta turut mensukseskan Sekolah Rakyat. Ketiga, kelurahan dan desa yang bebas sampah dan lingkungan lestari. Keempat, kelurahan dan desa mandiri, bebas rentenir (bank emok), serta memiliki Koperasi Merah Putih. Kelima, kelurahan dan desa yang sukses dalam pembangunan Keluarga Berencana.
Berbagai target sebagaimana tersurat dalam program Jawa Barat Istimewa merupakan tantangan yang harus dijawab oleh seluruh pemangku kepentingan karena muara dari keberhasilannya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target yang dipancangkan tidak memungkinkan dapat terealisasi tanpa penanganan serius dari setiap pemangku kebijakan. Selain itu, program ini akan berlangsung secara baik bila mendapat dukungan penuh dari masyarakat kelurahan/desa setempat.
Untuk mencapai kondisi demikian, bukanlah pekerjaan yang mudah, sebagaimana membalikkan telapak tangan. Perlu disusun perencanaan matang sehingga implementasinya berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masiv. Pemerintah provinsi sebagai penggagasnya harus merancang dengan matang sampai tataran teknis sehingga dengan mudah dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintah desa/kelurahan.
Tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan para kepala desa yang keberadaannya sangat dominan dibandingkan lurah, sangat beragam atau heterogen. Kondisi demikian tidak jauh pula dengan kemampuan perangkat desanya. Dengan kenyataan demikian diperlukan penguatan kemampuan mereka agar dapat menerjemahkan dan mengimplementasikan program Jawa Barat Istimewa.
Untuk menyiasati kenyataan demikian dibutuhkan strategi khusus sehingga seluruh kepala desa bersama perangkat desa memahami secara komprehensif berbagai target yang diusung dalam program Jawa Barat Istimewa. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menyiapkan elemen penghubung yang dapat menjembatani program pemerintah provinsi ini dengan setiap pemerintah desa di Jawa Barat. Elemen penghubung inilah yang akan menjadi bridging di antara kedua entitas dimaksud.
Tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah desa memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengimplementasikan secara teknis atas berbagai penugasan yang terungkap dalam program Jawa Barat Istimewa. Dimungkinkan terdapat kendala untuk merealisasikan program dimaksud karena setiap perangkat desa telah memiliki tugas pokok yang telah rutin dikerjakan. Untuk itu, tidak ada salahnya, Pemprov Jawa Barat menugaskan elemen yang menjadi penghubung antara pemerintah desa dan pemerintah provinsi. Elemen inilah yang akan menjadi penggerak, pendukung, serta pemantau keterlaksanaan program Jawa Barat Istimewa.
Sejak beberapa tahun belakangan, Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) telah menempatkan para pemuda potensial pada beberapa desa sasaran. Elemen yang diterjunkan tersebut adalah para pemuda yang dikemas dalam program Patriot Desa. Karena keterbatasan, penerjunan pemuda Patriot Desa ini tidak menyeluruh pada sejumlah desa yang ada di Jawa barat. Mereka hanya diterjunkan pada desa-desa terpilih yang sesuai dengan indikator dari DPMD.
Patriot Desa Jawa Barat merupakan salah satu program unggulan pada Program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa). Patriot Desa menjadi entitas yang diproyeksikan untuk membantu pemerintah desa guna mengeksplorasi berbagai potensi yang tersedia pada setiap desa sehingga dapat dikembangkan.
Gerbang Desa adalah upaya mewujudkan desa yang mandiri, sehingga mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana desa. Langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Setiap pemuda Patriot Desa ditempatkan pada desa terpilih dengan tugas utama sebagai komunikator, integrator, dan akselerator yang mendukung penggerak lokal desa agar mampu mengeksplorasi dan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada di desa. Eksplorasi dan optimalisasi dilakukan terhadap sejumlah potensi, baik potensi dalam dimensi sosial, ekonomi, atau lingkungan. Mereka bertugas memberi pendampingan terhadap desa-desa yang menjadi tempat penugasannya dalam peningkatan dan penguatan untuk mewujudkan kemandirian desa.
Program Patriot Desa Jawa Barat menggunakan pendekatan utama investasi insani (human investment) dalam bentuk kehadiran agen atau orang, bukan fasilitas atau dana. Dengan demikian, pemuda Patriot Desa diharapkan dapat menjadi agen perubahan untuk memperkuat kapasitas penggerak lokal desa, membangun partisipasi masyarakat desa, serta mendorong kolaborasi para pihak dalam pembangunan desa.
Lebih jauh lagi, para pemuda Patriot Desa berpotensi untuk merealisasikan berbagai program inovasi, terutama yang diinisiasi dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Mereka dimungkinkan untuk diajak berpikir dan berdiskusi untuk merancang serta mengimplementasi berbagai program inovasi.
Karena itu, tidak ada salahnya, Pemprov Jawa Barat memanfaatkan potensi pemuda Patriot Desa untuk menjadi bridging antara pemerintah provinsi dengan pemerintah desa dalam merealisasikan program Jawa Barat Istimewa. Sekalipun demikian, diperlukan penambahan personalia pemuda Patriot Desa ini sehingga menyentuh seluruh desa dan kelurahan di Jawa Barat yang berjumlah 5.957 desa dan kelurahan.
Pemanfaatan entitas Patriot Desa pada program Jawa Barat Istimewa dimungkinkan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan dan pengoptimalan potensi yang telah dimiliki. Para pemuda Patriot Desa yang telah teruji dalam membantu berbagai program rutin desa serta merealisasikan program inovasi bisa dijadikan bridging antara pemerintah provinsi dengan pemerintah desa/kelurahan dalam merealisasikan program Jawa Barat Istimewa. ****DasARSS.